Reformasi Birokrasi


Apa yang terbayang dalam pikiran anda ketika mendengar kata birokrasi? Proses pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit, berputar-putar serta tidak jelas alur kerjanya ? Merasa di pingpong kesana kemari tanpa kepastian yang jelas ? Bayangkan ketika anda sudah datang pagi-pagi sebelum jam kantor pelayanan publik buka, kemudian anda menunggu sudah satu jam lebih dari jam masuk namun masih belum ada pegawai yang datang melayani anda ? Marah, dongkol itu yang anda rasakan tapi kemarahan itu semakin menjadi-jadi karena anda tidak bisa berbuat apa-apa. Wikipedia Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando berbentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Masih dari laman Wikipedia Bahasa Indonesia yang sama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan birokrasi sebagai:

  1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
  2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Potret Birokrasi Kita

Jika anda mengetik kata birokrasi di search engine google maka hasil pencarian yang ditampilkan google birokrasi yang berbelit, birokrasi yang menghambat dunia usaha, keterkaitan birokrasi yang memberi peluang terjadinya korupsi. Keluhan-keluhan yang disuarakan masyarakat tentang buruknya kualitas pelayanan umum pemerintahan dapat dengan mudah dicari di internet.

Upaya Pemerintah Memperbaiki Birokrasi

Pemerintah RI sebagai pelaku utama birokrasi di negeri sebenarnya juga tidak tinggal diam dalam masalah ini dengan memulai pembenahan birokrasi. Reformasi birokrasi juga sudah dilakukan sejak reformasi 1998 namun perkembangannya kurang terdengar. Tahun 2007 DPR dan Presiden RI menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Disebutkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tersebut bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya-saing perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
  2. memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri
  3. meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan
  4. membangun infrastruktur yang maju
  5. melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara

Sebagai tindak lanjut dari amanat UU no. 17 Tahun 2007 untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden no 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 membagi tahapan reformasi birokrasi dalam 3 Tahapan 5 Tahunan yaitu Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014, RMRB 2015-2019, RMRB 2020-2024.

Dalam setiap tahapan Road Map ditetapkan beberapa sasaran dan indikator-indikator keberhasilannya. RMRB 2010-2014 dituangkan dalam PerMenPAN dan RB no. 20 Tahun 2010 yang mencakup ruang lingkup:

  1. Penguatan Birokrasi Pemerintah
  2. Tingkat Pelaksanaan, Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instan-sional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di ting-kat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda
  3. Program, Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro:
    1. Program Tingkat Makro meliputi Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
    2. Program Tingkat Meso meliputi Manajemen Perubahan, Konsultasi dan Asistensi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
    3. Program Tingkat Mikro meliputi Manajemen perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebagai lokomotif pelaksana pada tahun 2011 ini sudah menerbitkan beberapa pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB no 7 – 15 tahun 2011.

Sejarah Reformasi Birokrasi Di Instansi Pemerintahan

Di kementerian keuangan, proses reformasi birokrasi sudah dimulai jauh sebelum di terbitkannya Undang-undang no. 17 Tahun 2007. Reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Keuangan sudah dirintis sejak tahun 2004. Tahun 2007, tahun yang sama dimana UU no 17 tahun 2007 disahkan, reformasi birokrasi dikementerian keuangan secara resmi dicanangkan sebagai program prioritas di Kementerian Keuangan yang mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM).

Tahun 2011 ini pemerintah RI menargetkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah memiliki komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Ini merupakan langkah awal dari reformasi birokrasi di negeri ini. Reformasi birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang efektif, efisien sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Rujukan

  1. Definisi Birokrasi: http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi
  2. Peraturan Presiden no 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 : http://www.menpan.go.id/index.php/download/category/3-peraturan-presiden?download=240%3Aperpres-2010-no-81&start=20
  3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB no 7 – 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : http://www.reform.depkeu.go.id/mainmenu.php?module=link
  4. Reformasi di Kementerian Keuangan : http://www.reform.depkeu.go.id/

One thought on “Reformasi Birokrasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s